Way Kanan, Release24.online, — Setelah mencuatnya laporan terkait maraknya aksi premanisme berkedok pungli di Rumah Makan (RM) Sri Mumpun, Way Kanan, situasi semakin memanas. Masyarakat, terutama para angkutan batu bara, kini mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak sebelum keresahan ini berujung pada aksi massa yang lebih besar. Jum’at, (11/7/2025).
Menurut informasi yang dihimpun, sejumlah angkutan batu bara mulai merasa resah dengan adanya praktik pungli tersebut. Jalan nasional itu milik negara. Tidak boleh ada yang merasa berhak menarik bayaran ilegal. Ini bukan hanya soal pungli, ini bentuk penguasaan ilegal atas ruang publik
Sementara itu, inisial RD alias DN dimintai konfirmasi tidak ada jawaban yang dilayangkan awak media menghubungi tidak ada jawaban dan tidak bisa dihubungi.
Mirisnya, praktik pungli ini diduga telah berlangsung cukup lama dan tidak ditindaklanjuti oleh oknum aparat dan pejabat setempat. Namun, hingga kini belum ada tindakan nyata. Hal ini menimbulkan spekulasi adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan pihak tertentu.
Masyarakat menuntut akan bawa kasus ini ke tingkat nasional. Sudah cukup rakyat jadi korban. Ini waktunya negara hadir!
Rencana Konferensi Pers Nasional dan Tuntutan Publik
Dalam beberapa hari ke depan, sejumlah perwakilan masyarakat bersama tokoh-tokoh nasional berencana menggelar konferensi pers di Jakarta. Mereka akan membuka data lapangan, daftar nama pelaku, serta kronologi lengkap dugaan praktik premanisme tersebut.
Adapun tuntutan masyarakat hingga saat ini mencakup:
•• Penangkapan segera terhadap terduga pelaku utama, termasuk RD alias DN.
•• Pengusutan menyeluruh terhadap jaringan pungli di jalur angkutan batu bara.
•• Pengamanan jalur transportasi oleh TNI-Polri demi menjamin kenyamanan sopir dan masyarakat.
Arah Perjuangan: Rakyat Bersatu Melawan Ketidakadilan!
Masyarakat menegaskan, perjuangan ini bukan semata demi para angkutan truk batu bara, melainkan demi tegaknya hukum dan keadilan di tanah Lampung.
“Kalau sekarang dibiarkan, besok semua jalan bisa dipalakin. Negara ini bukan milik preman,” ujar seorang aktivis muda yang turut mengumpulkan data lapangan.
Lampung dan Way Kanan, yang selama ini dikenal damai, kini menjadi sorotan nasional. Warga berharap, pemerintah pusat segera membuka mata dan bertindak tegas. Sebab jika tidak, maka negara benar-benar telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekelompok pemalak jalanan. ***
