Jakarta-Salah satu kekeliruan paling mendasar dalam praktik pembangunan di negara berkembang adalah keyakinan bahwa persoalan publik dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang bekerja secara terpisah. Cara pandang semacam ini mungkin relevan pada era birokrasi klasik ketika masalah sosial bersifat sederhana dan linear. Namun pada abad ke-21, ketika tantangan kehidupan semakin kompleks, saling terhubung, dan multidimensional, pendekatan tersebut tidak lagi memadai.
Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Pengangguran tidak hanya berkaitan dengan pasar kerja. Krisis pangan tidak hanya berkaitan dengan pertanian. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tidak hanya berkaitan dengan pendidikan. Seluruh persoalan tersebut saling berkelindan membentuk apa yang dalam literatur kebijakan publik disebut sebagai wicked problems—masalah kompleks yang tidak memiliki solusi tunggal dan membutuhkan kolaborasi berbagai aktor untuk menyelesaikannya.
Dalam konteks itulah pendekatan Pentahelix menemukan relevansinya. Pentahelix bukan sekadar model kerja sama kelembagaan, melainkan paradigma pembangunan yang menempatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media sebagai bagian dari satu ekosistem peradaban.
Pemerintah tidak mungkin menjadi aktor tunggal pembangunan. Kapasitas negara memiliki batas. Akademisi tidak cukup hanya memproduksi pengetahuan tanpa memastikan manfaat sosial dari hasil risetnya. Dunia usaha tidak dapat terus-menerus berorientasi pada akumulasi keuntungan tanpa memperhatikan keberlanjutan sosial. Komunitas tidak boleh bergerak tanpa arah strategis. Media pun tidak cukup hanya menjadi saluran informasi, melainkan harus menjadi instrumen pembentuk kesadaran publik dan kontrol sosial.
Persoalan bangsa hanya dapat diselesaikan ketika seluruh elemen tersebut bergerak dalam satu visi yang sama.
Lebih jauh, jika ditelusuri dari perspektif sejarah peradaban, kemajuan manusia selalu ditentukan oleh tiga kekuatan fundamental: manusia, pengetahuan, dan budaya.
Manusia merupakan aktor utama sejarah. Pengetahuan adalah instrumen transformasi. Sedangkan budaya merupakan sistem nilai yang mengarahkan penggunaan pengetahuan dan kekuasaan agar tetap berpihak pada kemanusiaan.
Sejarah dunia menunjukkan bahwa tidak ada peradaban besar yang lahir hanya karena kekayaan sumber daya alam. Kemajuan Yunani dibangun oleh tradisi intelektual. Kebangkitan Eropa ditopang oleh revolusi ilmu pengetahuan. Kemajuan Jepang bertumpu pada kualitas manusia dan disiplin budaya. Bahkan dalam konteks peradaban Islam, masa kejayaan lahir ketika ilmu pengetahuan, etika, dan kehidupan sosial berjalan secara harmonis.
Pelajaran pentingnya sederhana: bangsa yang mengabaikan manusia akan kehilangan produktivitas. Bangsa yang mengabaikan pengetahuan akan kehilangan daya saing. Bangsa yang mengabaikan budaya akan kehilangan arah peradaban.
Indonesia hari ini menghadapi tantangan besar sekaligus peluang besar. Bonus demografi, perkembangan teknologi digital, dan posisi geopolitik yang strategis dapat menjadi modal menuju Indonesia Emas 2045. Namun peluang tersebut hanya akan menjadi statistik jika tidak disertai kemampuan membangun ekosistem kolaboratif yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi bangsa.
Karena itu, agenda pembangunan masa depan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tanpa pemerataan akan melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa fondasi budaya akan melahirkan keterasingan sosial. Pembangunan fisik tanpa pembangunan manusia akan menghasilkan kemajuan yang rapuh.
Indonesia membutuhkan paradigma pembangunan yang lebih beradab: pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi, penguatan kapasitas manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, serta pelestarian nilai-nilai budaya. Dalam kerangka tersebut, kolaborasi Pentahelix bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan historis.
Abad ke-21 bukan lagi era dominasi satu aktor pembangunan. Ini adalah era kolaborasi pengetahuan. Era ketika kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya menghubungkan negara, ilmu pengetahuan, pasar, masyarakat sipil, dan media ke dalam satu ekosistem yang produktif.
Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, maka yang harus dibangun bukan hanya jalan, pelabuhan, atau kawasan industri. Yang lebih penting adalah membangun manusia yang unggul, mengembangkan pengetahuan yang relevan, serta memperkuat budaya yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa.
Sebab pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar proses menghasilkan pertumbuhan. Pembangunan adalah proses membangun peradaban. Red
About the Author
